Selamat Datang, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare Pare

Pelayanan

Persyaratan dan Prosedur Tindakan Karantina Hewan

•  Domestik Masuk

A. Dokumen Persyaratan

Sertifikat  Kesehatan Hewan/Sanitasi Produk Hewan/Surat Keterangan Benda Lain yang diterbitkan  oleh Dokter Hewan Karantina daerah asal.

B. Prosedur

  1. Penguna jasa memasukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara on line/manual  dengan menyertakan dokumen persyaratan yang diminta serta menyerahkan MP yang dilalulintaskan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina
  2. Kepala UPT menerbitkan Surat Tugas (KH 2) dan menunjuk Medik dan Paramedik Veteriner untuk melakukan Tindak Karantina
  3. Medik dan Paramedik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen, fisik serta kesesuaian jenis dan jumlah MP
  4. Jika Hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sah dilakukan tindakan karantina pengamatan serta pengambilan sampel untuk uji laboratorium. Jika MP yang dimaksud memerlukan waktu dan  sarana tertentu untuk dapat dilakukan tindakan karantina pengamatan maupun perlakuan maka MP yang dimaksud diperintahkan untuk masuk kedalam Instalasi Karantina untuk dilakukan Pengasingan(KH 7)
  5. Jika dalam pengamatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium MP tidak tertular HPHK dan alat angkut layak maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Bongkar (KH 5) serta Sertifikat Pelepasan Karantina (KH 12).

 

• Domestik Keluar

A. Dokumen Persyaratan

  1. Sertifikat  Kesehatan atau sertifikat sanitasiyang diterbitkan oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asal untuk MP BAH/HBAH
  2. Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asal  atau sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan praktek  atau kelompok dokter hewan praktek yang secara rutin menanggani kesehatan hewan tersebut
  3. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negri  atau CITES bagi MP yang masuk kategori satwa liar
  4. Surat keterangan asal (COO) bagi media yang  tergolong benda lain yang diterbitkan oleh perusahaan tempat pengolahan di daerah asal
  5. Rekomendasi pemasukan dari pejabat berwenag daerah tujuan

B. Prosedur

  1. Penguna jasa memasukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara on line/manual  dengan menyertakan dokumen persyaratan yang diminta serta menyerahkan MP yang dilalulintaskan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina
  2. Kepala UPT menerbitkan Surat Tugas (KH 2) dan menunjuk Medik dan Paramedik Veteriner untuk melakukan Tindak Karantina
  3. Medik dan Paramedik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen fisik serta kesesuaian jenis dan jumlah MP
  4. Jika Hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sah dilakukan tindakan karantina pengamatan serta pengambilan sampel untuk uji laboratorium. Jika MP yang dimaksud memerlukan waktu dan  sarana tertentu untuk dapat dilakukan tindakan karantina pengamatan maupun perlakuan maka MP yang dimaksud diperintahkan untuk masuk kedalam Instalasi Karantina untuk dilakukan Pengasingan(KH 7)
  5. Jika dalam pengamatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium MP tidak tertular HPHK dan alat angkut layak maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Muat (KH 6) serta Sertifikat Kesehatan Hewan bagi MP yang tergolong hewan hidup (KH 9), Sertifikat Sanitasi Produk Hewan bagi MP yang tergolong BAH/HBAH (KH 10) dan Surat Keterangan Benda Lain bagi MP yang tergolong benda lain (KH 11)

     

      •  Impor

       A. Dokumen Persyaratan

  1. Sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang Dokumen tambahan :
  1. Persetujuan Impor Barang (PIB) dari Kementerian Perdagangan
  2. Surat persetujuan pemasukan (SPP) dari Direktorat Jendral Peternakan
  3. Certificate of Pedigree bagi media pembawa yang diperuntukan sebagai bibit yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari negara asal
  4. Cargo Manifest (KH 3) yang ditanda tangani oleh penanggung jawab alat angkut
  5. Invoice dan Bill of Landing (B/L) atau Air Ways Bill (AWB)

B. Prosedur :

  1. Penguna jasa memasukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara on line/manual paling lambat 2 hari sebelum kedatangan kapal dengan menyertakan dokumen persyaratan yang diminta
  2. Kepala UPT menerbitkan Surat Tugas (KH 2) dan menunjuk Medik dan Paramedik Veteriner untuk melakukan Tindak Karantina
  3. Medik dan Paramedik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen sekaligus pemeriksaan fisik MP diatas  alat angkut
  4. Jika Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik diatas alat angkut MP bukan berasal dari negara tertular HPHK Gol. I atau sedang terjadi wabah HPHK Gol. II, bukan barang yang dilarang pemasukannya, hewan tidak tertular HPHK Gol. I maupun II maka Medik Veteriner yang ditunjuk menerbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH 5) dan Surat Perintah Masuk IKH (KH 7). Jika dokumen tidak lengkap atau MP tertular HPHK Gol. II maka Medik Veteriner yang ditunjuk menerbitkan Penolakan Bongkar (KH 4)  kemudian berita acara penahanan (KH 8a)
  5. Jika dokumen yang diminta tidak dapat dipenuhi atau setelah diberikan perlakuan diatas alat angkut MP tidak dapat disembuhkan maka   Medik Veteriner yang ditunjuk menerbitkan Berita Acara Penolakan (8 b) dan jika sampai batas waktu yang ditentukan MP tidak dibawa keluar dari wilayah NKRI atau pemilik tidak sanggup mengembalikan MP ke Negara Asal maka diterbitkan Berita Acara Pemusnahan (KH 8 c)
  6. Jika pada saat pemeriksaan diatas alat angkut MP ternyata berasal dari negara yang dilarang pemasukannya atau saat pemeriksaan fisik tertular  HPHK Gol I maka Medik Veteriner yang ditunjuk menerbitkan Penolakan Bongkar ( KH 4 ) dan MP serta alat angkut ditolak pemasukannya ke wilayah  dengan menerbitkan Berita Acara Penolakan (KH 8 b)
  7. Setelah masuk ke IKH dilakukan tindakan karantina pengamatan dan perlakuan serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium
  8. Jika dalam pengamatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium MP tidak tertular HPHK maka dilakukan Tindakan Pelepasan  Medik Veteriner yang ditunjuk menerbitkan Sertifikat Pelepasan (KH 12)